TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut rencana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan interpelasi adalah hak mereka sebagai anggota legislatif. Riza berharap hak interpelasi itu diajukan PSI dengan tujuan untuk memperbaiki Ibu Kota Jakarta, tanpa ada kepentingan lain.
“Sekalipun kita pada posisi yang berbeda, umpamanya oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah,” kata Wagub DKI Riza Patria di Balai Kota, Jumat, 26 Februari 2021.
Meski mengambil sikap sebagai oposisi, kata Riza, anggota DPRD harus mendukung kebijakan pemerintah manakala arahnya sudah baik. Sebaliknya, pihak yang pro pemerintah perlu memberikan masukan dan koreksi jika ada kebijakan yang kurang pas.
Riza mengatakan Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan legislatif dalam merencanakan pembangunan. “Termasuk terkait banjir, semua kita komunikasikan dengan legislatif, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bappenas,” kata Riza.
Wagub DKI mengklaim DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang banjirnya surut dalam satu hari. Gubernur Anies Baswedan telah membuat kebijakan agar banjir surut 6 jam setelah air kiriman dari hulu berhenti.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyebut jumlah RW yang tergenang saat banjir serta jumlah warga yang mengungsi turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Artinya ada progres positif,” ucap Riza.
